-->

Pages

Wednesday, 18 March 2020

UKBM EKO 3.7-4.7. Badan Usaha-Perusahaan Dalam Perekonomian-Bagian 2


Ayo…sekarang perhatikan lagi soal berikut ini dengan baik ! Pelajaran Selanjutnya Pasti Butuh ketelitian tingkat tinggi. Oleh karena itu, Perbanyak Semangat Plus Berkonsentrasi !




Ayo Berlatih !  Ronde 2.






MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) BAGIAN 1

No.

Aspek Manajemen
Perusahaan Perseorangan
Persekutuan Firma (Fa.)
Commanditaire Vennootschaap (CV)
Perseroan Terbatas Non Go Public/Tertutup (PT Tertutup)
Perseroan Terbatas Umum/Go Public Nasional/Terbuka Nasional (PT Tbk Nasional)
Perseroan Terbatas Umum/Go Public Nasional/Terbuka Internasional (PT Tbk Internasional
A
B
C1
C2
C3
C4
C5
C6
1.
Dasar Hukum Operasi






2.
Klasifikasi UU Investasi Yang Diterapkan






3.
Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis






4.
Pihak Pemberi Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis






5.
Departemen Pemerintahan Penanggung Jawab






6.
Jumlah Minimal Investor






7.
Status Investor Pemilik Dalam Badan Usaha/Perusahaan






8.
Nama Julukan Investor






9.
Sumber Modal






10.
Sifat Usaha






11.
Hak Milik






12.
Status Pegawai






13.
Hak Bunga Modal






14.
Hak Laba






15.
Tanggung Saat Terjadi Kerugian Jawab Kerugian






16.
Tingkat Kesulitan Manajemen Usaha









MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) BAGIAN 1

No.

Aspek Manajemen
Perusahaan Perseorangan
Persekutuan Firma (Fa.)
Commanditaire Vennootschaap (CV)
Perseroan Terbatas Non Go Public/Tertutup (PT Tertutup)
Perseroan Terbatas Umum/Go Public Nasional/Terbuka Nasional (PT Tbk Nasional)
Perseroan Terbatas Umum/Go Public Nasional/Terbuka Internasional (PT Tbk Internasional
A
B
C1
C2
C3
C4
C5
C6
17.
Jumlah Pekerja






18.
Jumlah Asset






19.
Jumlah Laba Yang Diperoleh






20.
Jenis Bidang/Lapangan Usaha Yang Bisa Dijalankan






21.
Contoh Penerapan &






22.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II
Kabupaten/Kotamadya






23.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II
Kabupaten/Kotamadya






24.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. I
Propinsi/Daerah Istimewa






25.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMERINTAH PUSAT/NASIONAL






26.
Tingkatan Organisasi (Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi/Daerah









MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) BAGIAN 1

No.

Aspek Manajemen
Perusahaan Perseorangan
Persekutuan Firma (Fa.)
Commanditaire Vennootschaap (CV)
Perseroan Terbatas Non Go Public/Tertutup (PT Tertutup)
Perseroan Terbatas Umum/Go Public Nasional/Terbuka Nasional (PT Tbk Nasional)
Perseroan Terbatas Umum/Go Public Nasional/Terbuka Internasional (PT Tbk Internasional
A
B
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Istimewa & Pusat). Bilamana ada






27.
Peran Yang Dijalankan Terhadap Perekonomian NKRI








MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) - BAGIAN 2

No.

Aspek Manajemen

PERUM

PT PERSERO Tertutup
PT PERSERO Go Public Nasional/Terbuka Nasional (PT PERSERO Tbk Nasionl)
PT PERSERO Go Public Internasional/Terbuka Internaasional (PT PERSERO Tbk Internasional)
A
B
D1
D2
D4
D5
1.
Dasar Hukum Operasi




2.
Klasifikasi UU Investasi Yang Diterapkan




3.
Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis




4.
Pihak Pemberi Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis




5.
Departemen Pemerintahan Penanggung Jawab




6.
Jumlah Minimal Investor




7.
Status Investor Pemilik Dalam Badan Usaha/Perusahaan




8.
Nama Julukan Investor




9.
Sumber Modal




10.
Sifat Usaha




11.
Hak Milik




12.
Status Pegawai







MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) - BAGIAN 2

No.

Aspek Manajemen

PERUM

PT PERSERO Tertutup
PT PERSERO Go Public Nasional/Terbuka Nasional (PT PERSERO Tbk Nasionl)
PT PERSERO Go Public Internasional/Terbuka Internaasional (PT PERSERO Tbk Internasional)
A
B
D1
D2
D4
D5
13.
Hak Bunga Modal




14.
Hak Laba




15.
Tanggung Saat Terjadi Kerugian  Jawab Kerugian




16.
Tingkat Kesulitan Manajemen Usaha




17.
Jumlah Pekerja




18.
Jumlah Asset




19.
Jumlah Laba Yang Diperoleh




20.
Jenis Bidang/Lapangan Usaha Yang Bisa Dijalankan




21.
Contoh Penerapan &




22.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II Kabupaten/Kotamadya




23.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II Kabupaten/Kotamadya




24.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. I Propinsi/Daerah Istimewa




25.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMERINTAH PUSAT/NASIONAL




26.
Tingkatan Organisasi (Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi/Daerah Istimewa
& Pusat). Bilamana ada




27.
Peran Yang Dijalankan Terhadap Perekonomian NKRI







MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
No.
Aspek Manajemen
Pemerintah Daerah Tingkat II
Pemerintah Daerah Tingkat I
Kabupaten
Kotamadya
Propinsi
Daerah Istimewa
A
B
E1
E2
E4
E5
1.
Dasar Hukum Operasi




2.
Klasifikasi UU Investasi Yang Diterapkan




3.
Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis




4.
Pihak Pemberi Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis




5.
Departemen Pemerintahan Penanggung Jawab




6.
Jumlah Minimal Investor




7.
Status Investor Pemilik Dalam Badan Usaha/Perusahaan




8.
Nama Julukan Investor




9.
Sumber Modal




10.
Sifat Usaha




11.
Hak Milik




12.
Status Pegawai




13.
Hak Bunga Modal




14.
Hak Laba




15.
Tanggung Saat Terjadi Kerugian  Jawab Kerugian




16.
Tingkat Kesulitan Manajemen Usaha




17.
Jumlah Pekerja




18.
Jumlah Asset




19.
Jumlah Laba Yang Diperoleh




20.
Jenis Bidang/Lapangan Usaha Yang Bisa Dijalankan




21.
Contoh Penerapan &




22.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II Kabupaten/Kotamadya







MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
No.
Aspek Manajemen
Pemerintah Daerah Tingkat II
Pemerintah Daerah Tingkat I
Kabupaten
Kotamadya
Propinsi
Daerah Istimewa
A
B
E1
E2
E4
E5
23.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II Kabupaten/Kotamadya




24.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. I Propinsi/Daerah Istimewa




25.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMERINTAH PUSAT/NASIONAL




26.
Tingkatan Organisasi (Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi/Daerah Istimewa
& Pusat). Bilamana ada




27.
Peran Yang Dijalankan Terhadap Perekonomian NKRI







MANAJEMEN POKOK A BADAN USAHA MILIK KOPERASI (BUMK) BAGIAN 3
No.
Aspek Manajemen
Dalam Negeri/Nasional/Domestik
Internasional PBB



Primer Koperasi
Pusat Koperasi
Gabungan Koperasi
Induk Koperasi
ICA
A
B
E1
E2
E4
E5

1.
Dasar Hukum Operasi





2.
Klasifikasi UU Investasi Yang Diterapkan





3.
Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis





4.
Pihak Pemberi Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis








MANAJEMEN POKOK A BADAN USAHA MILIK KOPERASI (BUMK) BAGIAN 3
No.
Aspek Manajemen
Dalam Negeri/Nasional/Domestik
Internasional PBB



Primer Koperasi
Pusat Koperasi
Gabungan Koperasi
Induk Koperasi
ICA
A
B
E1
E2
E4
E5

5.
Departemen Pemerintahan Penanggung Jawab





6.
Jumlah Minimal Investor





7.
Status Investor Pemilik Dalam Badan Usaha/Perusahaan





8.
Nama Julukan Investor





9.
Sumber Modal





10.
Sifat Usaha





11.
Hak Milik





12.
Status Pegawai





13.
Hak Bunga Modal





14.
Hak Laba





15.
Tanggung Saat Terjadi Kerugian  Jawab Kerugian





16.
Tingkat Kesulitan Manajemen Usaha





17.
Jumlah Pekerja





18.
Jumlah Asset





19.
Jumlah Laba Yang Diperoleh





20.
Jenis Bidang/Lapangan Usaha Yang Bisa Dijalankan





21.
Contoh Penerapan &





22.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II Kabupaten/Kotamadya





23.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II Kabupaten/Kotamadya





24.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. I Propinsi/Daerah Istimewa








MANAJEMEN POKOK A BADAN USAHA MILIK KOPERASI (BUMK) BAGIAN 3
No.
Aspek Manajemen
Dalam Negeri/Nasional/Domestik
Internasional PBB



Primer Koperasi
Pusat Koperasi
Gabungan Koperasi
Induk Koperasi
ICA
A
B
E1
E2
E4
E5

25.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMERINTAH PUSAT/NASIONAL





26.
Tingkatan Organisasi (Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi/Daerah Istimewa
& Pusat). Bilamana ada





27.
Peran Yang Dijalankan Terhadap Perekonomian NKRI








MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK CAMPURAN (BUMC) - BAGIAN 4

No.

Aspek Manajemen
Badan Usaha &  Perusahaan Multinasional
BUMS Nasional Dengan BUMS Asing
BUMS Nasional Dengan Pemerintah Asing
BUMN Dengan Swasta Asing/Pemerintah Asing
BUMD Dengan Swasta Asing/Pemerintah Asing
A
B
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
1.
Dasar Hukum Operasi








2.
Klasifikasi UU Investasi Yang Diterapkan








3.
Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis








4.
Pihak Pemberi Status Bentuk Hukum Sebagai Lisensi Bisnis








5.
Departemen Pemerintahan Penanggung Jawab








6.
Jumlah Minimal Investor








7.
Status Investor Pemilik Dalam Badan Usaha/Perusahaan








8.
Nama Julukan Investor











MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK CAMPURAN (BUMC) - BAGIAN 4

No.

Aspek Manajemen
Badan Usaha &  Perusahaan Multinasional
BUMS Nasional Dengan BUMS Asing
BUMS Nasional Dengan Pemerintah Asing
BUMN Dengan Swasta Asing/Pemerintah Asing
BUMD Dengan Swasta Asing/Pemerintah Asing
A
B
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
9.
Sumber Modal








10.
Sifat Usaha








11.
Hak Milik








12.
Status Pegawai








13.
Hak Bunga Modal








14.
Hak Laba








15.
Tanggung Saat Terjadi Kerugian  Jawab Kerugian








16.
Tingkat Kesulitan Manajemen Usaha








17.
Jumlah Pekerja








18.
Jumlah Asset








19.
Jumlah Laba Yang Diperoleh








20.
Jenis Bidang/Lapangan Usaha Yang Bisa Dijalankan








21.
Contoh Penerapan &








22.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II
Kabupaten/Kotamadya








23.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. II
Kabupaten/Kotamadya








24.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMDA Tk. I
Propinsi/Daerah Istimewa








25.
Jenis Pajak Yang Wajib Dibayar ke PEMERINTAH PUSAT/NASIONAL








26.
Tingkatan Organisasi (Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya,












MANAJEMEN POKOK BADAN USAHA MILIK CAMPURAN (BUMC) - BAGIAN 4

No.

Aspek Manajemen
Badan Usaha &  Perusahaan Multinasional
BUMS Nasional Dengan BUMS Asing
BUMS Nasional Dengan Pemerintah Asing
BUMN Dengan Swasta Asing/Pemerintah Asing
BUMD Dengan Swasta Asing/Pemerintah Asing
A
B
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Propinsi/Daerah Istimewa & Pusat). Bilamana ada








27.
Peran Yang Dijalankan Terhadap Perekonomian NKRI










BERSAMBUNG

No comments:

سرعة


Flag Counter