|
UNIT
KEGIATAN BELAJAR MANDIRI
(UKBM)
EKO 3.6/4.6/4/6.1
|
|
|
1.
Identitas
a.
Nama Mata
Pelajaran : Ekonomi
b.
Kelas :
XI
c.
Semester : 4
(EMPAT)
d.
Kompetensi
Dasar :
|
|
3.6. Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan
ekonomi.
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN
dan APBD dalam pembangunan ekonomi.
|
e.
Indikator
Pencapaian Kompetensi :
3.6.1
Menjelaskan definisi APBN (C2).
3.6.2
Menerapkan fungsi APBN (C3).
3.6.3
Menentukan tujuan APBN (C3).
3.6.4
Mengkategorikan
sumber-sumber penerimaan Negara (C3).
3.6.5
Merinci jenis pengeluaran
Negara (C3).
3.6.6
Mengurutkan
mekanisme penyusunan dan pengesahan APBN (C3).
3.6.7
Menjelaskan pengertian APBD (C2).
3.6.8
Menerapkan fungsi APBD (C3).
3.6.9
Menentukan tujuan APBD (C3).
3.6.10
Mengkategorikan
sumber-sumber penerimaan Daerah C3).
3.6.11
Merinci jenis pengeluaran
Daerah (C3).
3.6.12
Mengurutkan mekanisme
penyusunan dan pengesahan APBD (C3).
3.6.13 Mengidentifikasi pengaruh APBN dan
APBD terhadap perekonomian (P2).
3.6.14 Mendeskripsikan
konsep RAPBS/APBS.
4.6.1
Mengidentifikasi
peran APBN dan APBD terhadap pembangunan nasional (P2).
4.6.2
Menyajikan hasil kajian realitas peran
APBN dan APBD terhadap pembangunan nasional (P2).
4.6.3
Membuat laporan hasil kajian realitas peran APBN dan
APBD terhadap pembangunan nasional (P2).
4.6.4
Menyajikan hasil kajian realitas peran
RAPBS terhadap
pembangunan nasional terutama pembangunan pendidikan di
sekolah (P2).
4.6.5
Membuat laporan hasil kajian realitas peran RAPBS terhadap pembangunan nasional terutama pembanguna pendidikan di sekolah (P2).
f.
Materi Pokok : RAPBN dan RAPBD
g.
Alokasi
Waktu : 2 JP (90 menit)
h. Pertemuan :
Ke – 1
i.
Tujuan Pembelajaran :
|
|
Melalui penugasan, diskusi, tanya jawab,
dan analisis, Anda dapat Menjelaskan RAPBN dan RAPBD dari
masalah kontekstual dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan dengan RAPBN dan RAPBD, sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
melalui belajar ekonomi mengembangakan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, kreativ (4C).
|
j.
Materi Pembelajaran
Materi berdasarkan Fakta
1.
Untuk menjalankan tugas
negara berdasar pembukaan UUD1945 alinea ke-4, pemerintah merinci pendapatan
dan pengeluaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2.
Dengan APBN, dapat
diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang
dilaksanakan.
3.
APBD dirancang sesuai
dengan keadaan daerah yang bersangkutan yaitu provinsi, kabupaten/kota dan
dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan
DPRD.
Materi berdasarkan
Konsep
1.
Pegertian APBN berdasar UU on 23 tahun 2013
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR.
2.
Fungsi APBN ada tiga, yaitu fungsi alokasi,
fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
3.
Sumber-sumber penerimaan negara yaitu berasal
dari pajak (dalam negeri dan perdagangan internasional), pendapatan bukan pajak
misalnya laba BUMN, dan penerimaan hibah.
4.
Pengeluaran negara dapat diklasifikasikan
berdasar organisasi, fungsi, dan jenisnya.
5.
Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.
APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
7.
Penerimaan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah
bersuber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan.
8.
Pengeluaran atau belanja daerah digunakan dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi
atau kabupaten/kota.
9.
Dengan APBN dan APBD dapat diketahui arah,
tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.
Materi Berdasarkan Prinsip
1.
Prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aspek
pendapata dan aspek pengeluaran
2.
Asas penyusunan APBN
adalah kemandirian, penigaktan efisiensi dan produktivitas, da penajaman
prioritas pembangunan
3.
Landasan penyusunan APBN
adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 1, UU No 1 tahun 1994 tentang pendapatan dan
belanja negara, dan keputusan presiden RI on 46 tahun 1994 tentang pelaksanaan
APBN
2. Peta Konsep
|
RAPBN,
RAPBD
dan
RAPBS
|
|
Definisi,
Fungsi, Tujuan
|
|
|
Sumber
Penerimaan, Jenis Pengeluaran
|
|
|
|
Mekanisme penyusunan dan
pengesahan
|
|
|
|
Pengaruh
terhadap perekonomian
|
|
|
|
Perannya terhadap pembangunan nasional
|
|
|
|
Kajian realitas perannya
terhadap pembangunan nasional
|
|
|
|
Laporan realitas perannya terhadap pembangunan nasional
|
|
|
|
Aplikasi RAPBS di sekolahnhya masing-masing
|
3.
Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan
Ø Sebelum belajar pada materi ini silahkan anda membaca dan memahami
Buku Teks yang membahas RAPBN dan RAPBD sub pokok bahasan sebagaimana yang
terpampang di Peta Konsep di atas.
Ø Pertanyaan dari artikel
berikut baru dijawab setelah Kegiatan Belajar 1, 2, 3, 4 dan Penutupnya
sudah tuntas dijawab.
|
Perusahaan Besar Tunggak Pajak
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menyebutkan, beberapa perusahaan telah merugikan negara sebesar Rp 628 miliar. Angka itu berdasarkan hasil audit
BPK pada 2013. Anggota BPK RI menuturkan, pihaknya telah
melakukan pemeriksaan terhadap 80 perusahaan tambang. Pemeriksaan itu dilakukan kepada 20 perusahaan besar dan 60 perusahaan
kecil. “Itu sudah selesai saya periksa. Tidak semua kami periksa, 80 perusahaan
itu hanya sampel,” katanya, Rabu (19/2/2014).
Dari data yang dimilikinya, tiap tahun
pengemplangan pajak oleh perusahaan jumlahnya terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Bahkan, kata dia, jika dikalkulasi
secara keseluruhan, tak hanya soal ekonomi belaka, tetapi
juga berkaitan dengan kerugian lain. Potensi kerugian negara bisa mencapai Rp
1 triliun tiap tahunnya. “Itu juga sejalan dengan data yang dipaparkan oleh
KPK,” tutur Ali.
Sumber : http://.www.bisnis.liputan6.com, 20 Februari 2014
Pertanyaan :
1. Pajak
yang dibayarkan oleh Perusahaan merupakan sumber penerimaan Pusat atau Daerah ?
2. Mengapa Negara rugi apabila Perusahaan-Perusahaan tersebut tidak membayar kewajiban Pajaknya ?
3. Tindakan apa yang harus dilakukan
Pemerintah terhadap Perusahaan-Perusahaan yang tidak membayar Pajak tersebut ?
4.
Apakah hal semacam itu masih berlanjut hingga sekarang ?
5.
Jelaskan mengapa banyak Perusahaan yang ngemplang Pajak di NKRI !?
6.
Pemerintahan JOKOWI menerapkan TAX AMNESTY POLICY.
4.1. Definisinya bagaimana ?
4.2. Manfaatnya apa ?
4.3. Tujuannya apa ?
4.4. Hasilnya bagaimana ?
4.5. Kendalanya apa ?
4.6. Solusi yang Anda tawarkan apa ?
|
Untuk dapat memahami materi tersebut, silahkan Anda lanjutkan pada
Kegiatan Belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini.
b. Kegiatan Inti
1) Petunjuk
Umum UKBM
a)
Baca dan
pahami materi pada Buku Teks Pelajaran (BTP): Alam S. 2016. Buku Siswa Ekonomi
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. XI SMA/MA, Jakarta: esis, Bab 6, hal. 173 s.d. 191 tentang RAPBN dan RAPBD.
b)
Setelah memahami
isi materi dalam bacaan berlatihlah
untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman
lainnya.
c)
Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah
disediakan.
d)
Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui
kegiatan Ayo Berlatih,.
e)
Apabila yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan
permasalahan dalam Kegiatan Belajar 1, 2, 3, & 4, maka
boleh Mandiri atau Mengajak Teman Lain yang sudah siap untuk mengikuti Test Formatif agar dapat belajar ke UKBM
berikutnya.
2) Kegiatan
Belajar
Ayo …… ikuti
Kegiatan Belajar 1 berikut dengan penuh kesabaran
dan konsentrasi !!!
Kegiatan Belajar 1
Ayo Berlatih ! Ronde 1.
|
|
1. Definisinya bagaimana ?
2. Alasan
Pembuatannya apa ?
3. Fungsi
Penyusunannya untuk apa ?
4. Di dalam Undang - Undang No. 17 Tahun
2003 pasal 3
dikemukakan tentang fungsi
APBN, sebagai
berikut :
a. Fungsi
Otorisasi yakni .... Contoh ...
b. Fungsi
Perencanaan yakni .... Contoh ...
c. Fungsi
Pengawasan yakni .... Contoh ...
d. Fungsi Alokasi yakni
.... Contoh ...
e. Fungsi Distribusi yakni
.... Contoh ...
f. Fungsi Stabilisasi yakni
.... Contoh ...
5. Manfaat Pembuatannya apa ?
6. Tujuan
Pembuatannya apa ?
7. Proses
Pembuatannya :
7.1 Pembuatnya siapakah ? Nama Lembaganya apa ?
7.2. Pengesahnya siapa ? Nama Lembaganya apa ?
7.3. Proses Persetujuan dan Pengesahan dilakukan oleh siapa ?
7.4. Hasil Persetujuan dan Pengesahan :
a. Bilamana RAPBN tersebut diterima oleh
... , maka akan
dilaksanakan.
b. Bilamana RAPBN tersebut ditolak oleh ... , maka menggunakan ... tahun sebelumnya.
8. Tahun Buku dan Konsep Namanya :
a.
RAPBN
disusun secara periodik setiap ...
b.
Periode
1 tahun perjalanan Tahun Buku RAPBN dinamakan ...
c.
Di Zaman Pemerintahan ORBA, dengan
Presidennya Jenderal H. SOEHARTO (Alm.) Program pelaksanaan Pembangunan Nasional di Indonesia disebut
REPELITA (RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN).
Ø Di Zaman
Pemerintahan REFORMASI HABIBIE disebut ...
Ø Di Zaman
Pemerintahan REFORMASI GUS DUR (Alm.)disebut ...
Ø Di Zaman
Pemerintahan REFORMASI MEGAWATI disebut ...
Ø Di Zaman
Pemerintahan REFORMASI SBY disebut ...
Ø Di Zaman
Pemerintahan JOKOWI disebut ...
d.
Dinamakan
RAPBN bilamana ...
e.
Dinamakan
APBN bilamana ...
9. Tendensi Nilai Uangnya dari Waktu ke Waktu :
a.
Nilai Nominal cenderung ... karena ...
b.
Nilai Real cenderung ... karena ...
10. Jelaskan kelompok pengeluaran APBN yang dikirimkan ke seluruh PEMDA
PROVINSI dan Daerah Istimewa di
Indonesia sebagai sebagian sumber penerimaan APBD !
11. Bagaimana Dampak Negatif
dan Positif Krisis Keuangan Global tahun 1997s.d. 2000 Subyek Ekonomi dan Obyek Ekonomi
di NKRI ?
A. Terhadap Subyek Ekonomi NKRI :
1.
Rumah Tangga Konsumsi ?
2.
Rumah Tangga Produksi ?
3.
Rumah Tangga Distribusi ?
4.
Rumah Tangga Pemerintah ?
5.
Rumah Tangga Masyarakat Luar Negeri ?
B. Terhadap Obyek Ekonomi NKRI :
1.
Bidang Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan
Ekstraktif ?
2.
Bidang Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan
Agraris (Pertanian, Cocok Tanam, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan)
?
3.
Bidang Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan
Industri ?
4.
Bidang Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan
Dagang ?
5.
Bidang Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan Jasa
terutama :
a.
Lembaga Keuangan Bank ?
b.
Lembaga Keuangan Non Bank ?
c.
Penyediaan Barang dan Jasa di Indonesia ?
C.
Dampak negatifnya terhadap RAPBN NKRI ?
12. Bagaimana Dampak Negatif dan Positif Krisis Keuangan Global tahun 2009
terhadap RAPBN NKRI ?
A. Terhadap Subyek Ekonomi NKRI :
1. Rumah
Tangga Konsumsi ?
2. Rumah
Tangga Produksi ?
3. Rumah
Tangga Distribusi ?
4. Rumah
Tangga Pemerintah ?
5. Rumah
Tangga Masyarakat Luar Negeri ?
B. Terhadap Obyek Ekonomi NKRI :
1. Bidang
Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan Ekstraktif ?
2. Bidang
Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan Agraris (Pertanian, Cocok Tanam,
Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan) ?
3. Bidang
Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan Industri ?
4. Bidang
Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan Dagang ?
5. Bidang
Usaha/Lapangan Usaha/Jenis Pokok Pekerjaan Jasa terutama :
a. Lembaga
Keuangan Bank ?
b. Lembaga
Keuangan Non Bank ?
c. Penyediaan
Barang dan Jasa di Indonesia ?
C. Dampak negatifnya terhadap RAPBN
NKRI ?
13. Jenis
Prinsip Kebijakannya :
Pemerintah Pusat NKRI dikatakan menganut:
a.
Surplus
Budget Policy bilamana RAPBN yang direncanakan ...
b.
Deficit
Budget Policy bilamana RAPBN yang direncanakan ...
c.
Balance
Budget Policy bilamana antara RAPBN tahun lalu dan sekarang ...
14. Pemerintah NKRI menerapkan Prinsip
Kebijakan Anggaran manakah ? Mengapa ?
Ø Akhirnya, tuntas juga Kegiatan Belajar 1. Tentunya payah bin capek bukan !?
Payah Sih Payah, Beristirahatlah ! Perbanyak Syukur Plus Bersabar ! Siapa tahu
Anda kelak akan menjadi Pejabat Negara yang harus mengelola RAPBN.
Ø Peristirahatan Selesai, Pastikan Berlanjut ke Kegiatan Belajar 2, Ronde 2.
Kegiatan
Belajar 2
Ø Perhatikan Seksama
Penayangan Berikut ini tentang Format Struktur RAPBN/APBN !
Ø Formatnya sejak 17
Agustus 1945 hingga sekarang, selalu mengalami perubahan.
Ø Di bawah ini merupakan
FORMAT TERBARU yang masih dipakai hingga tahun 2018 ini.
Ayo Berlatih
Ronde 2 !
RAPBN NKRI Bagian 2 :
|
|
URAIAN
|
|
A.
|
Pendapatan Negara
|
|
|
I. Pendapatan Dalam
Negeri
|
|
|
1. Penerimaan Perpajakan
|
|
|
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
|
|
|
b. Pendapatan Pajak Perdagangan
Internasional
|
|
|
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
|
|
|
II. Penerimaan
Hibah
|
|
B.
|
Belanja Negara
|
|
|
I. Belanja Pemerintah
Pusat
|
|
|
1. Belanja K/L
|
|
|
2. Belanja Non K/L
|
|
|
II. Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
|
|
|
1. Transfer ke Daerah
|
|
|
a. Dana Perimbangan
|
|
|
b. Dana Insentif Daerah
|
|
|
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan DIY
|
|
|
d. Dana Transfer Lainnya
|
|
|
2. Dana Desa
|
|
|
III. Suspen
|
|
C.
|
Keseimbangan Primer
|
|
D.
|
Surplus/Defisit
Anggaran (A – B)
|
|
|
% Surplus/Defisit terhadap
PDB
|
|
E.
|
Pembiayaan
|
|
|
I. Pembiayaan Dalam Negeri
|
|
|
II. Pembiayaan Luar
Negeri (Neto)
|
|
|
Kelebihan/Kekurangan
Pembiayaan
|
|
|
*) Sebelum tahun 2014
disebut Dana Penyesuaian
|
Ø Ini Format RAPBN/APBD sebelum tahun 2014.
Berdasarkan
tayangan di atas, maka :
1. Pendapatan Negara terpokok berasal dari ..........
2. Pendapatan Dalam Negeri berupa ......
3. Penerimaan Perpajakan terdiri dari .......
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari ........
5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berasal
dari .......
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak bersumber dari .........
7. Penerimaan Hibah berasal dari ........
8. Mengapa Hibah dipisahkan dengan Pos
Pendapatan Dalam Negeri ?
9. Negara manakah yang pernah
memberikan Hibah ke Indonesia ? Kapan ? Apakah ada yang pernah menjadi Kasus Menghebohkan ? Berikan penilaian obyektif Anda !
10. Perbedaan Penerimaan Negara dengan
Hibah. Wajib dijawab dalam
bentuk Tabel !
|
NO.
|
PENERIMAAN NEGARA
|
NO.
|
HIBAH
|
|
1.
|
Sifat
|
1.
|
Sifat
|
|
2.
|
Tujuan
|
2.
|
Tujuan
|
|
3.
|
Jumlah Nominal
|
3.
|
Jumlah Nominal
|
|
4.
|
Subyek
|
4.
|
Subyek
|
|
5.
|
Obyek
|
5.
|
Obyek
|
|
6.
|
Sumber Dana
|
6.
|
Sumber Dana
|
|
7.
|
Contoh Terrapan
|
7.
|
Contoh Terrapan
|
|
|
dst.
|
|
dst.
|
11. Belanja Negara terdiri dari .........
A. Belanja Pemerintah Pusat berupa …....
B. Belanja
K/L berupa ..........
C. Belanja
Non K/L berupa ..........
D. Transfer
ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari ..........
E. Transfer
ke Daerah berupa ........ dan contohnya
masing-masing.
F. Dana Desa
contohnya ........
G. Dana
Suspen itu apa ? Untuk apa ? Apa contohnya ?
12. Keseimbangan Primer itu apa maksudnya? Untuk apa ?
13. Kapan terjadi Surplus atau Defisit atau Balance dalam
APBN ?
14. NKRI menerapkan RAPBN/APBN Surplus, Defisit ataukah
Balance ? Mengapa ?
15. Pembiayaan Dalam Negeri itu apa ? Apa saja yang
termasuk di dalamnya ?
16. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) itu apa ? Apa saja yang
termasuk di dalamnya ?
17. Bilamana terjadi Kelebihan
Pembiayaan dalam RAPBN/APBN dikemanakan ? Mengapa bisa terjadi kelebihan ?
18. Bilamana terjadi Kekuarangan
Pembiayaan dalam RAPBN/APBN, bagaimanakah solusinya ? Mengapa bisa terjadi
kekurangan ?
19. Sesuai Format Struktur RAPBN/APBN
yang terbaru, di bagian manakah yang susunannya berubah ?
Ø Tuntas juga jawabannya. Penjawaban Selesai, Penjawabnya
Bersyukur ! Perbanyak Syukur,”Pengantar
Berkah !”.
Ø Ah rupanya harus berlanjut ke Kegiatan Belajar 3 lewat
Ayo Berlatih Ronde 3.
Kegiatan
Belajar 3
Ø Setelah Anda belajar memahami Kegiatan Belajar 2, semakin menambah pemahaman Anda tentang RAPBN/APBN. Tentu akan lebih
paham lagi bilamana langsung berlanjut ke Ayo Berlatih Ronde 3.
Ayo Berlatih Ronde 3 !
1. Bidang Kerja Kementerian Keuangan NKRI terdiri atas : Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, BPPK.
Ø Deskripsikan tetang hal tersebut di atas !
Nah ! Untuk ini cukup salin semuanya yang ada di https://www.kemenkeu.go.id/faq/. Boleh dicetak untuk digabung
dengan jawaban lainnya !
2. Pastikan Sekarang Praktek Berhitung
tentang RAPBN/APBN tahun 2017/2018 (Dalam Triliun Rupiah). Lihat nich !
|
A. Pendapatan Negara
|
1.750,3
|
|
I. Pendapatan
Dalam Negeri
|
1.748,9
|
|
1. Penerimaan
Perpajakan
|
1.498,9
|
|
2. Penerimaan
Negara Bukan Pajak
|
250,0
|
|
II.
Penerimaan Hibah
|
1,4
|
|
B.
Belanja Negara
|
2.080,5
|
|
I. Belanja Pemerintah Pusat
|
1.315,5
|
|
1. Belanja Kementerian/Lembaga
|
763,6
|
|
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga
|
552,0
|
|
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
|
764,9
|
|
1.
Transfer Ke Daerah
|
704,9
|
|
2. Dana Desa
|
60,0
|
|
Total Anggaran Pendidikan
|
416,1
|
|
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%)
|
20,0
|
|
Total Anggaran Kesehatan
|
104,0
|
|
Rasio Anggaran Kesehatan Total (%)
|
5,0
|
|
C.
Keseimbangan Primer
|
(109,0)
|
|
D.
Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)
|
(330,2)
|
|
% Surplus (Defisit) Anggaran terhadap
PDB
|
2,41
|
|
E.
Pembiayaan Anggaran
|
330,2
|
|
I. Pembiayaan Utang
|
384,7
|
|
II. Pembiayaan Investasi
|
(47,5)
|
|
III. Pemberian Pinjaman
|
(6,4)
|
|
IV. Kewajiban Penjaminan
|
(0,9)
|
|
V. Pembiayaan Lainnya
|
0,3
|
Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017.
Pertanyaannya :
1. Angka
Rp 1.750,3 Triliun didapat dari mana ? Hitung yang benar !
2. Angka
Rp 2.080,5 Triliun didapat dari mana ? Jumlahkan dengan benar !
3. Keseimbangan
Primer Rp 109,0 Triliun berasal dari ? Hitung dengan tepat !
4. Surplus
(Defisit) Anggaran Rp 330,2 Triliun dihitung dari mana ? Surpluskah ?
Defisitkah ?
5. Pembiayaan
Anggaran Rp 330,2 diperoleh dari perhitungan ? Hitung jangan sampai salah !
6.
Jelaskan mengapa jumlah Surplus (Defisit) sama dengan jumlah Pembiayaan
Anggaran yakni Rp 330,2 Triliun !?
Ø Urusan RAPBN/APBN sudah tuntas. Kini sudah saatnya segera
beralih ke RAPBD/APBD. Perhatian ! Setiap Pelatihan Berfokuslah ! Kelak di
antara Anda ada yang menjadi Pejabat Daerah yang tentunya harus paham dan minimal
harus tahu tentang RAPBN/APBD.
Ø RAPBN/APBN untuk Pemerintah Pusat dan RAPBD/APBD untuk
Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Daerah Tingkat I : DKI, DIY, DINDS,
Propinsi. Daerah Tingkat II : Kotamadya,
Kabupaten.
Kegiatan
Belajar 4
Setelah Anda belajar memahami ... , maka perhatikan Gambar Lambang Koperasi di bawah ini :
Ayo Berlatih Ronde 4 !
RAPBD
1.
Jelaskan Definisinya ?Jelaskan
minimal 3 Alasan
Pembuatan ?
- Jelaskan minimal 4 Fungsi Penyusunannya ?
- Jelaskan minimal 3 Manfaat Pembuatannya ?
- Jelaskan Tujuan Pembuatannya ?
- Jelaskan Proses Pembuatannya ? Bisa diperjelas lewat Bagannya.
- Jelaskan Tahun Buku dan Konsep Namanya ?
- Jelaskan Tendensi Nilai Uangnya dari Waktu ke Waktu :
a. Nilai
Nominalnya cenderung bagaimana ? Mengapa ?
b.
Nilai Realnya cenderung
bagaimana pula ? Mengapa ?
- Jelaskan minimal 3 Dampak Negatif Krisis Keuangan Global tahun 2009 terhadap RAPBD di NKRI !
- Jelaskan Jenis Prinsip Kebijakan Anggarannya ?
- Jelaskan beberapa Prinsip Kebijakan Anggaran PEMDA di NKRI !
- Tunjukkan RAPBD/APBD PEMDA PROPINSI JAWA TIMUR untuk tahun 2017/2018 bilamana ada !
- Tunjukkan RAPBD/APBD PEMDA KABUPATEN TUBAN untuk tahun 2017/2018 bilamana ada !
Ø
|
|
Kegiatan Belajar 5
Ø RAPBN/APBN dan
RAPBD/APBD untuk urusan Pemerintahan. Di Perusahaan namanya RAPBP/APBP. Di
Keluarga namanya RAPBRT/APBRT. Di Sekolah namanya RAPBS/APBS.
Ø
Perhatikan tayangan di bawah ini sebelum menjawab soal-soal Ayo Berlatih Ronde 5 !
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Sekolah (RAPBS) SMAN 1 TUBAN.
- Apa yang Anda ketahui tentang RAPBS SMAN 1 TUBAN ?
- Tahun Buku dan Konsep Nama apa istilahnya ?
- Alasan Pembuatannya apa ?
- Manfaatnya apa ?
- Tujuannya apa ?
- Prinsip Penyusunannya bagaimana ?
- Pembuatnya siapa ?
- Proses Pembuatannya bagaimana ?
- Pengesahnya siapa ?
- Tendensi Nilai Nominalnya ?
a. Nilai Nominal cenderung .... karena
....
b. Nilai Real cenderung .... karena ....
- Dinamakan RAPBS bilamana ...
- Dinamakan APBS bilamana ....
- Apakah untuk SMAN 1 Tuban namanya RAPBS/APBS SMAN 1 Tuban ? Bilamana bukan, apakah namanya ? Jelaskan apakah menyalahi konsep yang ada !?
- Bilamana diijinkan, dapatkan minimal RAPBS SMAN 1 Tuban untuk tahun 2015/2016 ? Bilamana sebaliknya, cobalah cari di Internet meski bukan Sekolah Anda ! Boleh tahun yang mana saja tetapi di atas tahun 2000/2001 !
- Buatlah SWOT ANALYSIS tentang diterapkannya RAPBS SMAN 1 TUBAN di setiap Tahun Pelajarannya !
c. Penutup
Bagaimana
Anda sekarang ?
Ø Setelah Anda
belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, 3, 4 dan 5, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi
yang sudah dipelajari.
Ø Jawablah
sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM
ini di Tabel berikut secara mandiri di buku kerja Anda masing-masing dengan
cara mencentangnya.
Tabel Refleksi Diri Anda terhadap Pemahaman
Materi RAPBN/APBN,
RAPBD/APBD, RAPBS/APBS :
|
No
|
Materi
|
Prosentase
Tingkat Pemahaman (%)
|
||||
|
25
|
50
|
75
|
90
|
100
|
||
|
1.
|
Definisi
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Fungsi
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Tujuan
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Sumber
Penerimaan
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Jenis
Pengeluaran
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Mekanisme
Penyusunan dan Pengesahan
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Pengaruhnya
terhadap Perekonomian
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Perannya
terhadap Pembangunan Nasional
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Aplikasi
RAPBS di Sekolah masing-masing
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
SWOT
Analysis RAPBS SMAN 1 Tuban
|
|
|
|
|
|
Ø
Jikalau
menjawab “75%” berarti baru menguasai standar KKM dan masih ditingkatkan lagi.
Ø
Jikalau di
bawah “75% berarti harus lebih fokus lagi untuk mengulang kajian Kegiatan Belajar 1, 2, atau 3 yang sekiranya
perlu diulang dengan bimbingan Guru atau Teman Sejawat. Janganlah berputus asa untuk mengulang lagi! Tetap bersemangatlah !
Pantang menyerah !
Ø Bilamana menjawab “90 %” atau “100 %”
berarti Anda sudah paham dan menguasainya. Pertahankan !
Di Mana Posisi Anda ?
Ø
|
|
Ø Selanjutnya, tutuplah dengan kegitan
berikut untuk mengevaluasi penguasaan Anda !.
Yuk
Cek Penguasaanmu terhadap UKBM EKO EKO 3.6-4.6/4/6.1 “RAPBN/APBN, RAPBD/APBD, RAPBS/APBS” !
Ø Yakinkan
diri Anda telah
menguasai seluruh materi di atas melalui Penutup
Latihan Soal di bawah ini !
56 Ekonomi SMA/MA Kelas XI
I. Pilihlah salah satu jawaban yang benar!
1. Suatu daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk
jangka waktu tertentu adalah ….
a. pengertian keuangan negara
b. pengertian APBN
c. asas APBN
d. fungsi APBN
e. tujuan APBN
2. Tujuan penyusunan APBN adalah ….
a. pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
b. pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah
c. pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah
d. pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam
pemerintahan
e. pedoman pelaksanaan proyek pembangunan
3. Anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam ….
a. UUD 1945 Pasal 22
b. UUD 1945 Pasal 23
c. UUD 1945 Pasal 24
d. UUD 1945 Pasal 33
e. UUD 1945 Pasar 34
4. Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR,
kemudian ….
a. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh peme
rintah
b. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR
c. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK
d. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR
e. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA
5. APBN dinyatakan surplus apabila ….
a. jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
b. jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara
yang direncanakan
c. jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
d. jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
e. jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keper
luan Negara
I. Pilihlah salah satu jawaban yang benar!
1. Suatu daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk
jangka waktu tertentu adalah ….
a. pengertian keuangan negara
b. pengertian APBN
c. asas APBN
d. fungsi APBN
e. tujuan APBN
2. Tujuan penyusunan APBN adalah ….
a. pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
b. pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah
c. pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah
d. pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam
pemerintahan
e. pedoman pelaksanaan proyek pembangunan
3. Anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam ….
a. UUD 1945 Pasal 22
b. UUD 1945 Pasal 23
c. UUD 1945 Pasal 24
d. UUD 1945 Pasal 33
e. UUD 1945 Pasar 34
4. Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR,
kemudian ….
a. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh peme
rintah
b. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR
c. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK
d. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR
e. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA
5. APBN dinyatakan surplus apabila ….
a. jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
b. jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara
yang direncanakan
c. jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
d. jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
e. jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keper
luan Negara
5. Pengenaan PPn BM
terhadap penyerahan
barang-barang mewah merupakan suatu
upaya untuk ….
a. meningkatkan produksi dalam negeri
b. mengurangi pola konsumsi tinggi
yang tidak produktif
c. meningkatkan pola konsumsi mewah
bagi masyarakat
d. menentukan barang mewah dan
bukan barang mewah
e. mencapai sasaran hidup mewah
6. Pajak yang beban pajaknya tidak dapat
digeserkan atau dilimpahkan kepada
orang lain disebut ….
a. pajak tidak langsung
b. pajak langsung
c. pajak penjualan
d. pajak meterai
e. bea lelang
7. Sesuai sistem penetapan tarif progresif,
berlaku ketentuan ….
a. makin besar pendapatan, makin kecil
persentase pajak
b. makin besar pendapatan, makin besar
persentase pajak
c. makin besar pendapatan, persentase
pajaknya tetap
d. makin kecil pendapatan, makin besar
persentase pajak
e. makin kecil pendapatan, makin besar
jumlah pajak
8. Berikut ini merupakan objek Pajak
Penghasilan (PPh), kecuali ….
a. laba bruto usaha
b. keuntungan karena pembebasan
utang dari Dirjen Pajak
c. keuntungan karena penjualan atau
pengalihan harta
d. penghasilan yayasan dari usaha yang
semata-mata untuk kepentingan
umum
e. penerimaan kembali pembayaran
pajak yang telah diperhitungkan
sebagai biaya
1. Diketahui data APBN suatu negara tahun
2005 sebagai berikut.
- Penerimaan dalam negeri Rp60.807,8
miliar
- Penerimaan pembangunan sebesar
Rp20.520,1 miliar
- Pengeluaran rutin Rp25.639,1 miliar
- Pengeluaran pembangunan sebesar
Rp55.688,8 miliar
Dari data di atas, besarnya pinjaman luar
negeri adalah ….
a. Rp 60.807,8 miliar
b. Rp 55.688,8 miliar
c. Rp 40.677,9 miliar
d. Rp 35.168,7 miliar
e. Rp 5.119 miliar
2. Berikut ini merupakan tujuan kebijakan
fiskal atau kebijakan anggaran, kecuali ….
a. stabilitas perekonomian
b. menaikkan hasil produksi
c. memperluas kesempatan kerja
d. memantapkan pertumbuhan
pendapatan
e. meningkatkan keadilan pembagian
pendapatan
3. Untuk menutup defisit anggaran,
pemerintah mengusahakan dana yang
berasal dari ….
a. perbankan dalam negeri
b. subsidi
c. penerimaan perpajakan
d. penerimaan sumber daya alam
e. pinjaman luar negeri
4. Seorang wajib pajak memiliki penghasilan
kena pajak sebesar Rp60.000.000,00 per
tahun. Berdasarkan undang-undang yang
berlaku, besarnya pajak penghasilan yang
terutang setahunnya adalah ….
a. Rp 18.000.000,00
d. Rp 9.250.000,00
b. Rp 15.000.000,00
e. Rp 9.000.000,00
c. Rp 12.000.000,00
barang-barang mewah merupakan suatu
upaya untuk ….
a. meningkatkan produksi dalam negeri
b. mengurangi pola konsumsi tinggi
yang tidak produktif
c. meningkatkan pola konsumsi mewah
bagi masyarakat
d. menentukan barang mewah dan
bukan barang mewah
e. mencapai sasaran hidup mewah
6. Pajak yang beban pajaknya tidak dapat
digeserkan atau dilimpahkan kepada
orang lain disebut ….
a. pajak tidak langsung
b. pajak langsung
c. pajak penjualan
d. pajak meterai
e. bea lelang
7. Sesuai sistem penetapan tarif progresif,
berlaku ketentuan ….
a. makin besar pendapatan, makin kecil
persentase pajak
b. makin besar pendapatan, makin besar
persentase pajak
c. makin besar pendapatan, persentase
pajaknya tetap
d. makin kecil pendapatan, makin besar
persentase pajak
e. makin kecil pendapatan, makin besar
jumlah pajak
8. Berikut ini merupakan objek Pajak
Penghasilan (PPh), kecuali ….
a. laba bruto usaha
b. keuntungan karena pembebasan
utang dari Dirjen Pajak
c. keuntungan karena penjualan atau
pengalihan harta
d. penghasilan yayasan dari usaha yang
semata-mata untuk kepentingan
umum
e. penerimaan kembali pembayaran
pajak yang telah diperhitungkan
sebagai biaya
1. Diketahui data APBN suatu negara tahun
2005 sebagai berikut.
- Penerimaan dalam negeri Rp60.807,8
miliar
- Penerimaan pembangunan sebesar
Rp20.520,1 miliar
- Pengeluaran rutin Rp25.639,1 miliar
- Pengeluaran pembangunan sebesar
Rp55.688,8 miliar
Dari data di atas, besarnya pinjaman luar
negeri adalah ….
a. Rp 60.807,8 miliar
b. Rp 55.688,8 miliar
c. Rp 40.677,9 miliar
d. Rp 35.168,7 miliar
e. Rp 5.119 miliar
2. Berikut ini merupakan tujuan kebijakan
fiskal atau kebijakan anggaran, kecuali ….
a. stabilitas perekonomian
b. menaikkan hasil produksi
c. memperluas kesempatan kerja
d. memantapkan pertumbuhan
pendapatan
e. meningkatkan keadilan pembagian
pendapatan
3. Untuk menutup defisit anggaran,
pemerintah mengusahakan dana yang
berasal dari ….
a. perbankan dalam negeri
b. subsidi
c. penerimaan perpajakan
d. penerimaan sumber daya alam
e. pinjaman luar negeri
4. Seorang wajib pajak memiliki penghasilan
kena pajak sebesar Rp60.000.000,00 per
tahun. Berdasarkan undang-undang yang
berlaku, besarnya pajak penghasilan yang
terutang setahunnya adalah ….
a. Rp 18.000.000,00
d. Rp 9.250.000,00
b. Rp 15.000.000,00
e. Rp 9.000.000,00
c. Rp 12.000.000,00
9. Perhatikan tabel berikut ini!
Dari tabel di atas, tarif I ditetapkan
berdasarkan tarif pajak ….
a. tetap
b. proporsional
c. progresif
d. degresif
e. regresif
Dari tabel di atas, tarif I ditetapkan
berdasarkan tarif pajak ….
a. tetap
b. proporsional
c. progresif
d. degresif
e. regresif
|
Pendapatan Kena Pajak
|
Tarif I
|
Tarif II
|
Tarif III
|
Tarif IV
|
Tarif V
|
|
Rp 20.000.000,00
Rp 40.000.000,00 Rp 60.000.000,00 |
Rp 2.000,00
Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 |
20%
20% 20% |
10%
15% 30% |
10%
9% 8% |
30%
20% 10% |
10. Dasar pengenaan pajak bumi dan
bangunan adalah ….
a. nilai jual objek pajak
b. nilai jual taksiran
c. nilai jual kena pajak
d. nilai jual pengganti
e. nilai jual pengganti objek
bangunan adalah ….
a. nilai jual objek pajak
b. nilai jual taksiran
c. nilai jual kena pajak
d. nilai jual pengganti
e. nilai jual pengganti objek
1. APBN dan APBD ditetapkan
untuk jangka waktu ....
a. satu tahun d. empat tahun
b. dua tahun e. lima tahun
c. tiga tahun
2. RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....
a. DPRD d. presiden
b. BPK e. menteri keuangan
c. DPR
3. Fungsi APBN dalam menyediakan barang publik, merupakan fungsi ....
a. alokasi d. otonomi
b. distribusi e. desentralisasi
c. stabilisasi
a. satu tahun d. empat tahun
b. dua tahun e. lima tahun
c. tiga tahun
2. RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....
a. DPRD d. presiden
b. BPK e. menteri keuangan
c. DPR
3. Fungsi APBN dalam menyediakan barang publik, merupakan fungsi ....
a. alokasi d. otonomi
b. distribusi e. desentralisasi
c. stabilisasi
4. Fungsi APBN dalam
menstabilkan kegiatan perekonomian termasuk fungsi ....
a. dekonsentrasi d stabilisasi
b. desentralisasi e. alokasi
c. distribusi
5. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat
miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....
a. alokasi d. alokasi dan stabilisasi
b. distribusi e. distribusi dan alokasi
c. stabilisasi
6. Selisih antara jumlah anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah,
disebut ....
a. surplus atau defisit APBN
b. surplus atau defisit APBD
c. neraca pembayaran
d. belanja daerah
e. penerimaan daerah
7. Di bawah ini termasuk kelompok pendapatan asli daerah, kecuali ....
a. pajak daerah
b. retribusi daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah
d. pendapatan daerah lainnya yang sah
e. pendapatan dana perimbangan
8. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal adalah ....
a. pajak dan subsidi
b. pajak dan pinjaman pemerintah
c. pajak dan pengeluaran pemerintah
d. subsidi dan dana perimbangan
e. transfer pemerintah dan pinjaman pemerintah
9. Di bawah ini yang termasuk fungsi kebijakan fiskal adalah ....
a. menstabilkan kegiatan perekonomian
b. mengatur jumlah uang yang beredar
c. mengawasi kinerja pemerintah daerah
d. menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran negara
e. mengatur tingkat bunga
10. Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, yaitu ....
a. dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
b. dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah
c. dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus
d. dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
e. dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
a. dekonsentrasi d stabilisasi
b. desentralisasi e. alokasi
c. distribusi
5. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat
miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....
a. alokasi d. alokasi dan stabilisasi
b. distribusi e. distribusi dan alokasi
c. stabilisasi
6. Selisih antara jumlah anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah,
disebut ....
a. surplus atau defisit APBN
b. surplus atau defisit APBD
c. neraca pembayaran
d. belanja daerah
e. penerimaan daerah
7. Di bawah ini termasuk kelompok pendapatan asli daerah, kecuali ....
a. pajak daerah
b. retribusi daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah
d. pendapatan daerah lainnya yang sah
e. pendapatan dana perimbangan
8. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal adalah ....
a. pajak dan subsidi
b. pajak dan pinjaman pemerintah
c. pajak dan pengeluaran pemerintah
d. subsidi dan dana perimbangan
e. transfer pemerintah dan pinjaman pemerintah
9. Di bawah ini yang termasuk fungsi kebijakan fiskal adalah ....
a. menstabilkan kegiatan perekonomian
b. mengatur jumlah uang yang beredar
c. mengawasi kinerja pemerintah daerah
d. menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran negara
e. mengatur tingkat bunga
10. Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, yaitu ....
a. dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
b. dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah
c. dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus
d. dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
e. dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
11. Pemberian subsidi
pemerintah kepada masyarakat merupakan fungsi APBN
dari sisi ....
a. alokasi
b. distribusi
c. stabilisasi
d. otomatisasi
e. anggaran berimbang
12. Kebijakan anggaran defisit, surplus, dan seimbang merupakan kebijakan APBN
dalam bidang ....
a. stabilisasi
b. distribusi
c. alokasi
d. berimbang
e. otomatisasi
13. Kelompok di bawah ini termasuk belanja pegawai, kecuali ....
a. gaji/pensiun
b. tunjangan beras
c. uang makan/lauk pauk
d. belanja pegawai luar negeri
e. subsidi sekolah
14. Penerimaan pembangunan meliputi ....
a. pinjaman program
b. pinjaman proyek
c. pinjaman dana
d. pinjaman program dan pinjaman proyek
e. pinjaman dana dan pinjaman proyek
15. Belanja rutin daerah meliputi ....
a. belanja pegawai dan nonpegawai
b. belanja pegawai dan belanja proyek
c. belanja pembangunan dan belanja proyek
d. subsidi dan transfer
e. hibah dan subsidi
dari sisi ....
a. alokasi
b. distribusi
c. stabilisasi
d. otomatisasi
e. anggaran berimbang
12. Kebijakan anggaran defisit, surplus, dan seimbang merupakan kebijakan APBN
dalam bidang ....
a. stabilisasi
b. distribusi
c. alokasi
d. berimbang
e. otomatisasi
13. Kelompok di bawah ini termasuk belanja pegawai, kecuali ....
a. gaji/pensiun
b. tunjangan beras
c. uang makan/lauk pauk
d. belanja pegawai luar negeri
e. subsidi sekolah
14. Penerimaan pembangunan meliputi ....
a. pinjaman program
b. pinjaman proyek
c. pinjaman dana
d. pinjaman program dan pinjaman proyek
e. pinjaman dana dan pinjaman proyek
15. Belanja rutin daerah meliputi ....
a. belanja pegawai dan nonpegawai
b. belanja pegawai dan belanja proyek
c. belanja pembangunan dan belanja proyek
d. subsidi dan transfer
e. hibah dan subsidi
|
|
Pilihlah
jawaban yang paling tepat !
|
|
1.
|
Diketahui data APBN suatu negara tahun 2005 sebagai
berikut.
- Penerimaan dalam negeri Rp60.807,8 miliar. - Penerimaan pembangunan sebesar Rp20.520,1 miliar. - Pengeluaran rutin Rp25.639,1 miliar. - Pengeluaran pembangunan sebesar Rp55.688,8 miliar.
Dari data di atas, besarnya pinjaman luar negeri sebesar :
|
|
|
A. Rp 60.807,8 miliar. D. Rp 35.168,7 miliar.
B. Rp 55.688,8 miliar. E. Rp 5.119 miliar.
C. Rp 40.677,9 miliar.
|
|
2.
|
Untuk menutup Defisit Anggaran, Pemerintah
mengusahakan dana yang berasal dari :
|
|
|
A. Perbankan Dalam Negeri. D. Penerimaan Sumber
Daya Alam.
B. Subsidi. E. Pinjaman Luar Negeri. C. Penerimaan Perpajakan. |
|
3.
|
Sumber Pendapatan Negara :
1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Cukai.
3. Bea Masuk.
4. Bagian Laba BUMN.
5. Minyak Bumi.
Yang termasuk sebagai
Penerimaan Dalam Negeri berupa Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri ditunjukkan melalui nomor :
|
|
|
A.
1 dan 2. D. 2, 3 dan 5.
|
|
|
B.
1 dan 3. E. 3, 4 dan 5.
|
|
|
C.
2, 3 dan 4.
|
Perhatian !
Ø Setelah menuntaskan Kegiatan Belajar 1, 2, 3, 4
dan 5,
silahkan menjawab permasalahan lewat Artikel di bagian
awal pembelajaran yakni Pendahuluan di atas ?
Ø Silahkan
berdiskusi dengan Teman Sebangku atau Teman
Lain. Kemudian tuliskan penyelesaiannya di Buku
Kerja Masing-Masing !
Ø Ini adalah
bagian akhir dari UKB materi UKBM EKO. 3.6-4.6/4/6.1 tentang RAPBN, RAPBD, RAPBS. Oleh karena itu bilamana sudah siap, mintalah Test Formatif kepada Guru Ekonominya sebelum belajar ke UKBM
berikutnya yaitu materi UKBM
EKO 3.7/4.7/4/7.1 tentang PERPAJAKAN.
|
Semoga
sukses dan berkah selamanya ... ! Semangat
!
|
Let’s go to ukbm eko. 3.7-4.7/3/7.1 “perpajakan !”
No comments:
Post a Comment